My Other Side ^^: Oktober 2013

ABSTRAK

Analisis kasus penduduk mengenai laju pertumbuhan penduduk akibat kelahiran (fertility) yang tinggi mengakibatkan permasalahan di masyarakat. Kelahiran dapat diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Fertilitas merupakan taraf kelahiran penduduk yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang terjadi. Pengertian ini digunakan untuk menunjukkan pertambahan jumlah penduduk. Fertilitas disebut juga dengan natalitas. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa sejak tahun 2000. Artinya, setiap tahun selama periode 2000-2010, jumlah penduduk bertambah 3,25 juta jiwa. Jika di alokasikan ke setiap bulan maka setiap bulannya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 270.833 jiwa atau sebesar 0,27 juta jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka setiap harinya penduduk Indonesia bertambah sebesar 9.027 jiwa. Dan setiap jam terjadi pertambahan penduduk sebanyak 377 jiwa. Bahkan setiap detik jumlah pertambahan penduduk masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 1,04 (1-2 jiwa). Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya (bahkan bisa dikatakan 99,9 persen) disebabkan oleh kelahiran, sisanya berupa migrasi masuk. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dalam 1 detik di Indonesia terjadi kelahiran bayi sebanyak 1-2 jiwa.Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki faktor pendukung yang berpengaruh, dalam permasalahan diatas penulis memiliki asumsi terjadinya laju pertumbuhan penduduk akibat dari pengetahuan pasangan usia subur terhadap prilaku Unmeet need. Unmeet need dapat diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Fertilitas merupakan taraf kelahiran penduduk yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang terjadi. Pengertian ini digunakan untuk menunjukkan pertambahan jumlah penduduk. Fertilitas disebut juga dengan natalitas.

Kata kunci : Fertilitas, Unmeet need

ANALISIS KOMPONEN PENDUDUK TENTANG FERTILITAS

Indonesia mengalami masalah dengan penduduknya. Masalah utama selain dari kualitas adalah kuantitas jumlah penduduk yang cukup tinggi akibat dari meningkatnya angka fertilitas yaitu sebesar 242,588,316 penduduk dari data statistik Indonesia tanggal 14 September 2013. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak lepas dari pengendalian penurunan angka kelahiran. Tingginya angka fertilitas dipicu oleh beberapa factor yaitu faktor demografi. Di Indonesia ini terdapat program KB (Keluarga Berencana) untuk mengendalikan tingkat kelahiran.

Akan tetapi telah terjadi kenaikan tingkat kelahiran atau Fertility Rate (TFR) disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya masih banyaknya PUS (Pasangan Usia Subur) yang tidak ber-KB, laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tingginya unmet need (SDKI,2008).

Unmet need dengan layanan kontrasepsi / keluarga berencana berkaitan dengan demand keluarga berencana. Demand KB adalah niat atau motivasi individu atau pasangan untuk mengontrol fertilitas dimasa yang akan datang. Demand KB terbagi dalam 3 kategori yaitu keinginan untuk menunda kelahiran anak pertama, keinginan untuk menjarangkan kehamilan dan keinginan untuk mengakhiri kelahiran. Untuk menunda, mengatur jarak dan membatasi kelahiran ditentukan oleh penilaian ekonomi dan sosial yang memiliki kekuatan untuk motivasi pengendalian kesuburan.Permasalahan unmet need terhadap KB di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pembahasan kedua permasalahan yang menjadi sebab dan akibat dari permasalahan unmet need, yaitu preverensi fertilitas dan kehamilan yang tidak diharapkan. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak berKB (Unmet Need KB),meningkat dari 8,6 % (SDKI , 2002− 2003) menjadi 9,1 % (SDKI, 2007), dimana diharapkan pada akhir tahun 2014 dapat diturunkan menjadi sebesar 5 % (Sudarianto, 2010).

Berdasarkan pendataan keluarga, secara Nasional jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak berKB (Unmet Need KB)yaitu 29,09%. Dimana PUS yang tidak berKB karena sedang hamil sebesar 3,66%, karena ingin anak segera (IAS) sebesar 8,72%, karena ingin anak di tunda (IAT) sebesar 7,93%, dan karena tidak ingin anak lagi (TIAL) 8,79%. (BKKBN, 2009).

Gambar. Angka Fertilitas Total dan Angka Fertilitas yang Diinginkan, Indonesia 1991-2007 (Sumber: BPS et.al. dalam SDKI 1991-2007)

Terlihat dari gambar bahwa angka TFR dari data hasil SDKI sejak 1991 menunjukkan penurunan serta angka TFR terakhir hasil SDKI 2007 stagnan pada angka 2,6 anak per wanita dari hasil SDKI 2002-2003 yang menemukan angka TFR yang sama. Sedangkan angka fertilitas di Indonesia saat ini 2,6. Artinya, rata-rata perempuan memiliki lebih dari dua anak. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, target angka fertilitas Indonesia 2,0. Artinya, setiap ibu paling banyak memiliki dua anak. Idealnya, angka fertilitas dikurangi 0,1 setiap tahun dengan program intervensi. Tahun 2015, Sugiri berharap angka fertilitas 2,1.

Diperkirakan saat ini ada sekitar 3,5 juta Pasangan Usia Subur (PUS) di Indonesia yang ingin menunda, menjarangkan atau membatasi kelahiran untuk masa 2 tahun berikutnya namun tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun (Unmet Need). Program KB bukan hanya membantu PUS mampu mengatur jumlah anak yang ingin dimiliki, namun juga dapat digunakan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi kaum perempuan, mempertahankan kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Program KB juga merupakan indikator keberhasilan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu meningkatkan pemakaian kontrasepsi cara modern (CPR) menjadi 65 persen dan menurunkan Unmet Need hingga 5 persen pada tahun 2015.

Hasil SDKI menunjukkan bahwa pelayanan KB yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan KB pemerintah baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun di Puskesmas masih rendah yaitu hanya 22,2% (SDKI 2007), angka ini lebih rendah dari survey sebelumnya yaitu 28% (SDKI 2002/03). Sedangkan pelayanan KB di Rumah Sakit Pemerintah menurun dari 6,2% menjadi 4,9% dan pelayanan KB di Puskesmas juga menurun dari 20,3% (SDKI 2002 – 2003) menjadi hanya 16,0% (SDKI 2007).

Gambar total unmet need KB. Indonesia 1991-2007 (sumber: BPS et.al. dalam SDKI 1991-2007)

Saat ini persentase wanita yang mengalami kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia mencapai 9,1 % dari keseluruhan wanita berstatus menikah yang berusia antara 15-49 tahun. Nilai ini sebenarnya sudah sangat baik bila dibandingkan dengan Negara-negara lain yang termasuk dalam program survey demografi dan kesehatan dunia, dimana Indonesia berada di peringkat ke-4 terendah untuk nilai presentase wanita yang mengalami status kebutuhan KB yang tidak terpenuhi diantara 45 negara lainnya. Negara dengan presentase terendah adalah Bangladesh dengan 4,6 % sedangkan Negara dengan nilai presentase terbesar adalah Uganda dengan 40,6 %. Walaupun persentasinya cukup kecil apabila dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya didunia, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mempermasalahkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, karena walaupun presentasinya kecil, tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, adanya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dengan presentase yang kecil dapat menimbulkan nominal kehamilan atau kelahiran tidak diinginkan sangat besar.

Teori- teori tentang fertilitas mengenai unmeet need

1. Aliran Malthusian

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Pada tahun 1798 lewat buku karangannya yang berjudul “Essai on Participle of Polpulation as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet and Other Writers” menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari muka bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak bias dihentikan. Malthus juga berpendapat bahwa manusia untuk hidup memerlukan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

2. Aliran Neo-Malthusian

Kelompok ini tidak sependapat dengan Malthus bahwa mengurangi jumlah penduduk cukup dengan moral restraint saja, tetapi mereka menganjurkan menggunakan semua carapreventive checks misalnya dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran, pengguguran kandungan. Paul erlich dalam bukunya “The Population Bomb” pada tahun 1971, menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia, selanjutnya bahan makanan sangat terbatas dan ketiga karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar.

3. Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekujrangan bahan pangan. Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi karena kesalahan masyarakat itu sendiri seperti terdapat pada negara-negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut. Jadi menurut Marx dan Engels system kapitalislah yang menyebabkan kemelaratan tersebut, dimana mereka menguasai alat-alat produksi. Menurut Marx dalam system sosialis alat-alat produksi dikuasai oleh buruh, sengga gaji buruh tidak akan terpotong. Buruh akan menikmati seluruh hasil kerja mereka dan oleh karena itu masalah kemelaratan akan dapat dihapuskan.

Keterangan bagan

Pada kasus unmet need ini , terdapat beberapa faktor demografi yang mempengaruhi , diantaranya

1. Umur

Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada tingkat keyakinan 95 % antara umur responden dan status unmet need atau kebutuhan KB yang tak terpenuhi (terlihat dari P-value uji chi square yang lebih kecil dari 0,05). Pola yang terlihat secara umum adalah status unmet need semakin kecil presentasenya seiring meningkatnya umur wanita. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh semakin tua umur wanita maka dia akan semakin memiliki pengalaman lebih dalam menggunakan KB, sehingga dia bisa memilih atau metode KB yang cocok dan memperkecil peluang untuk menangani kebutuhan terhadap KB yang tidak terpenuhi. Umur wanita akan mempengaruhi aspek pengalaman secara psikologis dan fifiologis dalam menggunakan KB dan tidak hanya mempengaruhi motivasi wanita untuk mengontrol fertilitasnya seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka analisis dan teori sebelumnya.

2. Usia perkawinan

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan pemikiran bahwa makin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya. Maka dapat dimungkinkan makin muda seseorang untuk melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan.

Dalam masyarakat orang yang menikah memperoleh status baru, dimana status ini merupakan status sosial yang dianggap paling penting. Usia kawin yang dimaksud disini adalah umur pada waktu memasuki ikatan sosial, atau dengan istilah perkawinan, usia konsumsi perkawinan (hubungan kelamin yang pertama kali dilakukan setelah menikah). Seperti yang diketahui bahwa pada saat seseorang menikah pada usia < 16 tahun dengan batas umur reproduksi 49 tahun, maka masa subur atau reproduksi >33 tahun akan memperbanyak peluang meningkatnya fertilitas.

Banyaknya unmet need di daerah tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dipunyai oleh pasangan suami istri tentang penggunaan Kb ataupun ALKON yang aman dan sehat, sehingga tujuan tidak memliki anak berubah menjadi memiliki anak banyak karena salahnya tindakan yang dilakukan, mereka tidak ingin memiliki anak tetapi tidak menggunakan KB sehingga tingkat fertilitas menjadi tinggi.
Persentasi Distribusi dari Pelayanan Persalinan yang Dibantu oleh Staf Kesehatan di periode 1996-2000 Berdasarkan Karakteristik Latar Belakang

3. Proporsi perkawinan

Faktor demografi tersebut mempengaruhi tingginya angka unmet need yang terjadi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak berKB (Unmet Need KB),meningkat dari 8,6 % (SDKI , 2002− 2003) menjadi 9,1 % (SDKI, 2007), dimana diharapkan pada akhir tahun 2014 dapat diturunkan menjadi sebesar 5 % (Sudarianto, 2010).

Tingginya angka unmet need di Indonesia ini mengakibatkan tingginya angka fertilitas. Sedangkan angka fertilitas di Indonesia saat ini 2,6. Artinya, rata-rata perempuan memiliki lebih dari dua anak. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, target angka fertilitas Indonesia 2,0. Artinya, setiap ibu paling banyak memiliki dua anak. Idealnya, angka fertilitas dikurangi 0,1 setiap tahun dengan program intervensi. Tahun 2015, Sugiri berharap angka fertilitas 2,1.

4. Paritas atau partus

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dipunyai seorang wanita (BKKBN,2006).

Para adalah jumlah kehamilan yang berakhir dengan kelahiran bayi atau bayi mampu bertahan hidup. Titik ini dicapai pada usia kehamilan 20 minggu atau berat janin 500 gram (Varney,2006).

Primipara adalah wanita yang pernah hamil sekali dengan janin mencapai titik mampu bertahan hidup. Primigravida yaitu wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Multipara adalah seorang wanita yang telah mengalami dua kehamilan atau lebih dengan janin mencapai titik mampu bertahan hidup (Verney,2006).

Sasaran pemakaian kontrasepsi difokuskan kepada pasangan usia subur muda (dibawah usia 30 tahun) dengan paritas rendah (jumlah anak paling banyak 2 orang). Namun pada kenyataannya pemakaian alat kontrasepsi kurang efektif dan daya lindung rendah bagi pasangan usia subur muda paritas tinggi, diharapkan dengan pemakaian kontrasepsi angka kelahiran di Indonesia menjadi kecil.

Angka fertilitas yang tinggi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap faktor non demografi kondisi masyarakat. Faktor non demografi tersebut antara lain :

1. Kesehatan

Angka fertilitas yang tinggi akan memberikan banyak dampak negatif salah satunya terhadap kesehatan orang tua. Mempunyai banyak anak akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan ibu, yaitu bisa mengakibatkan lemahnya tubuh ibu karena harus hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak terlalu sering. Hal ini akan mengakibatkan tubuh terasa sangat lelah. Ibu bisa menderita anemia , kurang gizi bahkan sering terjadi pendarahan setelah melahirkan dan membahayakan nyawa ibu. Pada tahun 2007 tercatat angka kematian ibu sebesar 228 dari 100 ribu kelahiran hidup. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan kesehatan di Indonesia, dalam target Millenium Developments Goals (MDGs) diharapkan angka kematian ibu 102/100.000 ibu melahirkan pada tahun 2015 diharapkan bisa tercapai pada tahun tersebut. Kemudian selain membahayakan pada kesehatan ibu, juga membahayakan pada kesehatan anak . apabila orang tua mereka mempunyai penyakit menular, penyakit itu bisa menurun pada anak yang dilahirkannya. Secara nasional, prevalensi berat kurang pada 2010 adalah 17,9% yang terdiri dari 4,9% gizi buruk dan 13,0 gizi kurang. Bila dibandingkan dengan pencapaian MDG tahun 2015 yaitu 15,5% maka prevalensi berat kurang secara nasional harus diturunkan minimal sebesar 2,4% dalam periode 2011 - 2015. Dari 33 provinsi di Indonesia, 18 provinsi masih memiliki prevalensi gizi kurang diatas angka prevalensi nasional yaitu berkisar antara 18,5% di provinsi Banten sampai 30,5% di NTB.

2. Ekonomi

Terlalu banyaknya anak akan mempengaruhi terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan sehingga akan menimbulkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran, itu berarti kurangnya pendapatan dalam keluarga. Apabila pendapatan kurang, maka kebutuhan hidup akan sulit terpenuhi baik itu sandang, pangan, papan maupun kesehatan. Sejak tahun 1998, jaringan pengaman sosial (JPS) bagi kesehatan telah disiapkan untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan terutama bagi fakir miskin. Modul data SUSENAS 2001 dianalisa untuk menyusun laporan ini. Sampel meliputi 277,432 penduduk. Berdasarkan data, 32% dari penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan 57% tinggal di daerah pedesaan (Tabel 1). Pada tahun 2004 tercatat bahwa pendapatan per kapita di Indonesia yaitu 1.100 dolar AS, kemudian pada tahun 2012 sebesar 3.592 dolar AS, dan ditargetkan pada tahun 2014 pandapatan per kapita diharapkan bisa mancapai 5.000 dolar.

Tabel Persentasi Distribusi dari Penduduk Berdasarkan Status Ekonomi dan Tempat Tinggal

3. Pendidikan

Jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibat banyaknya tanggungan hidup yang harus dipenuhi oleh orang tua. Banyaknya kebutuhan yang akan dipenuhi menjadikan kurang diperhatikannya kebutuhan pendidikan untuk anak-anak karena terlalu sibuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penduduk Indonesia yang lulusan perguruan tinggi hanya 7,5%, sementara yang lulus SMP sampai 70%.

4. Lingkungan

Angka fertilitas akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk, hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Contohnya seperti banyak rumah kumuh yang berada di pinggir sungai karena terlalu banyak pemukiman penduduk. Dengan begitu, sanitasi lingkungan yang tercipta akan buruk, jumlah kebutuhan akan air bersih akan meningkat, sehingga dapat menjadi sumber endemik penyakit seperti diare, malaria, kolera, demam berdarah dan lain sebagainya. Didalam target pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs) tahun 2015 telah dicantumkan untuk bidang pelayanan air bersih sebesar 68,87% diharapkan bisa tercapai.

Beberapa faktor tersebut seperti kesehatan orang tua, pendidikan , ekonomi keluarga miskin serta lingkungan mempengaruhi kualitas pertumbuhan anak yang kelak akan menjadi penerus bangsa menuntut pendidikan dan kesejahteraan dalam pelayanan kesehatan sesuai yang tertuang pada pasal 28 H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dua puluh lima persen mengalami masalah kesehatan pada waktu satu bulan terakhir. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki tingkat morbiditas yang sedikit lebih rendah (masalah kesehatan pada waktu satu bulan terakhir) dan memiliki tingkat opname di RS lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di atas garis kemiskinan (Tabel 2).

Tabel Persentasi Distribusi dari Penduduk yang Memiliki Masalah Kesehatan dan Opname di RS Berdasarkan Status Ekonomi

Oleh sebab itu, walaupun telah diperkenalkan jaringan pengaman sosial (JPS), sejak tahun 2001, pemanfaatan pelayanan kesehatan masih rendah, terutama diantara para fakir miskin di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi pada pelayanan kesehatan adalah faktor struktural yang penting yang mempengaruhi kebijakan MNMCH. Pada 1999, kebijakan desentralisasi dipicu oleh tekanan politik selama masa reformasi. Dalam sebuah situasi yang tidak siap, desentralisasi membawa dampak negatif pada sektor kesehatan seperti: kegagalan sistem, kurangnya koordinasi, sumber daya yang tidak mencukupi, jenjang karir sumber daya manusia yang buruk, dan pengaruh politik yang berlebihan. Pada 2004, UU No. 22/1999 diamandemen dengan UU no.32/2004. UU yang mengamendir menekankan pada peranan baru pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akan tetapi, sektor kesehatan masih tetap didesentralisasi.

Kebijakan desentralisasi tidak efektif untuk kesehatan anak. Kesenjangan antar provinsi, kabupaten/kota dan kelompok sosial ekonomi masih ada. Contohnya: Angka kematian balita berkisar dari 22 di DI Yogyakarta menjadi 96 di Sulawesi Barat. Angka kematian balita juga lebih tinggi secara substansi terhadap anak-anak yang tinggal di pedesaan (38 kematian per 1000 kelahiran). Secara nasional, 46% kelahiran terjadi di fasilitas kesehatan, secara sub-nasional berkisar dari 91% di Bali dan 8% di Sulawesi Selatan. Perbedaan yang sama di antara kelompok sosial ekonomi juga dapat diamati. Saat 83% perempuan dari kuintil kemakmuran paling atas melahirkan di fasilitas kesehatan, hanya 14% perempuan dari kuintil paling bawah yang melahirkan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data pengeluaran KIA di Kementrian Kesehatan dan Kementrian Keuangan, proporsi pengeluaran KIA didominasi oleh sumber-sumber pemerintah pusat (di luar anggaran Jamkesmas). Pengeluaran pemerintah daerah hanya kurang dari 15%. Ada beberapa penjelasan dari rasa ikut memiliki pemerintah daerah yang rendah:

1. Kesehatan Anak adalah salah satu yang disebut program vertikal. Kebanyakan anggaran Kesehatan Anak datang dari pemerintah pusat (APBN). Anggaran ini dibagi berdasarkan direktorat jenderal dan sub-direktorat (pembagian pertama)

2. Kurangnya koordinasi lintas sektoral. Anggaran pemerintah daerah biasanya dipakai untuk pencegahan sekunder dan tersier. Pencegahan pertama lebih pada determinan sosial kesehatan. Programnya diatur oleh departemen lain, non-departemen kesehatan dalam pemerintah daerah. Ada satu lagi pembagian (pembagian kedua) yang mana proses perencanaan dan anggaran di departemen kesehatan dan departemen lain tidak terkoordinasi.

Laporan terbaru United Nation Development Program (UNDP) tahun 2013 menyatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2012 menduduki peringkat 121 dari 187 negara dengan skor 0,629.

Angka ini meningkat tipis dari posisi tahun 2011 yang mencapai 124 dari 187 negara dengan skor 0,617. Meski demikian, pencapaian 2012 masih belum sebaik tahun 2010 yang menempati peringkat 108 dari 169 negara.

Dalam laporan UNDP yang dirilis Kamis (14/3) disebutkan, pada periode 1980 - 2012, tren skor IPM Indonesia meningkat 0,422-0,629, atau tumbuh 49 persen. Dengan kata lain, peningkatan rata-rata IPM Indonesia sekitar 1,3 persen.

Laporan tersebut juga menyebutkan, diantara negara ASEAN, IPM Indonesia masih dibawah Malaysia yang menempati peringkat 64 dengan skor 0,769, Singapura 18 (0,895), Thailand 103 (0,690), atau Brunei Darussalam di posisi 30 (0,855).

Daftar Pustaka

Biro Pusat Statistik, Estimasi Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, Seri: S3, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1997

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

1974, Wipress

http://www.bisosial.com/2012/06/makalah-kelahiran-fertilitas-kematian.html, diakses tanggal 10 September 2013

http://capil.muaraenimkab.go.id/teori-teori-kependudukan/, diakses tanggal 10 September 2013

http://www.akademika.or.id/arsip/FER-T-WD.PDF , diakses tangggal 10 September 2013

http://berbagigizi.blogspot.com/2011/01/status-gizi-balita-masih.html, diakses 11 September 2013

http://www.bakrieglobal.com/news/read/1920/Target-MDGs-Bidang-Air-Bersih-Sulit-Terealisasi, diakses 11 September 2013

Anonim, ibkk.bappenas.go.id

Robinson, Warren C. & Sarah F. Harbison, Menuju Teori Fertilitas Terpadu, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993

My Other Side ^^

Conan

Jumat, 18 Oktober 2013

Kebun Buah Mangunan

Analisis Kependudukan Fertilitas (Unmeet Need)

Rabu, 09 Oktober 2013

Semu..

Sabtu, 05 Oktober 2013

Sedikit hiburan di saat penat memikirkan tugas